Melawan Ketimpangan dengan Arus Baru Ekonomi Umat

 

 

NARASI-narasi mengenai ketimpangan di Indonesia terus menguat. Ini membuat pemerintah harus berpikir cepat dan bertindak nyata dalam meresponnya, sebelum bangsa terpecah belah oleh konflik yang dipicu kesenjangan dan ketidakadilan.   

 

Memangkas ketimpangan. Inilah tema yang digarisbawahi dan ditekankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika membuka Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Jakarta, Sabtu (22/4) siang. Presiden memberi perhatian besar pada upaya mengurangi ketimpangan itu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Menurut presiden, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02 persen pada tahun 2016 dan menempati ranking ketiga di bawah India dan China menunjukkan sebuah fakta yang baik. Tapi, ia meminta semua pihak tidak terlena pada hal itu. “Perlu perhatian detail. Angka 5,02 persen perlu dilihat detail, siapa yang menikmati?” presiden merujuk pada ketimpangan yang masih besar di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Pertanyaan presiden tentang siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah tanpa sebab. Berdasarkan data rasio ketimpangan atau GINI ratio tahun 2016, terjadi penurunan dari angka 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,397 pada 2016.

 

Ketika membuka Kongres Ekonomi Umat, presiden juga menyebutkan dua hal besar, yakni redistribusi aset serta reforma agraria dan kemitraan. Mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, presiden menjelaskan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah, tapi baru 46 juta bidang telah disertifikat atau masih sekira 60 persen lebih bidang tanah yang belum disertifikatkan.

 

Guna meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki sertifikat, presiden memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang mengenai jumlah sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat setiap tahunnya.

 

Banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat menyebabkan mereka tidak memiliki akses permodalan, baik ke bank, bank syariah, ventura capital, bank umum dan lembaga keuangan lainnya. “Karena tidak memiliki jaminan. Karena dengan (sertifikat tanah) itu rakyat punya akses modal ke lembaga keuangan,” presiden menerangkan. 

 

Ia menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah mengumpulkan 12,7 juta hektare lahan hutan dan 9 juta lahan yang akan dibagikan. Namun, program tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan visi pemerintah dalam rangka memperkecil kesenjangan dan ketimpangan di tanah air.

 

“Tapi, redistribusi aset dan reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. Saya enggak mau kita hanya bagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi. Ini sebuah skema yang harus dibicarakan secara detail,” kata presiden.  Oleh karena itu, presiden berharap Kongres Ekonomi Umat 2017 menghasilkan masukan-masukan yang detail, konkrit dan riil bagi pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan umat.

 

Langkah Konkret

Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diresmikan Presiden Joko Widodo diharapkan menghasilkan sejumlah langkah konkret dalam memajukan perekonomian umat. Hal tersebut dikemukakan Arifin Panigoro pada sesi diskusi KEU bertemakan “Arus Baru Ekonomi Indonesia”, Sabtu (22/4).

 

“Kita patut apresiasi MUI yang menggelar KEU juga apresiasi kepada Presiden Jokowi yang membuka dan merespons amat positif acara ini. Namun begitu, pemerintah tidak bisa sendirian. MUI dan masyarakat mesti menyambut, dan saya harap kita semua dapat mewujudkannya dalam langkah konkret,” kata Arifin.

 

Dia mengusulkan pada sidang-sidang komisi KEU dapat dibuat langkah konkret. Dia mengajak ulama yang hadir dalam diskusi tersebut berpartisipasi, misalnya dalam mengelola modal pembiayaan dengan modal ventura di sejumlah provinsi. Ia juga mengungkapkan pengalamannya dalam membantu modal ventura yang perlahan tapi pasti berhasil mencetak 50 ribu ventura.

 

“Dengan semangat bersungguh-sungguh kita menggarap selama 20 tahun dan bisa lahir 50 ribu ventura,” ungkap Arifin. Namun, ia mengakui tantangan pasti ada dan tidak berjalan mulus dalam mengembangkan ventura.

 

Arifin Panigoro juga mengusulkan satu langkah konkret ke depan dengan bermitra bersama pemerintah, yakni mengupayakan produk yang menambah gizi masyarakat.

 

“Kita kekurangan produksi protein, seperti makanan daging, telur, susu, dan lain-lain. Hal ini amat penting karena gizi anak kita harus baik, sebab mereka generasi masa depan bangsa yang harus cerdas. Jangan menjadi generasi tertinggal,” cetusnya.

 

Ia mengakui adanya ketimpangan tengah terjadi dalam kehidupan berbangsa saat ini. Dan, ia berharap arus baru ekonomi umat yang digagas pemerintah bisa menjadi solusinya. [INS, dari berbagai sumber]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.